---

Penguatan sinergitas antar pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam mengantisipasi kejadian karhutla menjelang musim kemarau ini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri pada Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi RiauTahun 2025 di Pekanbaru, Riau (29/4/2025). 

"Sebagaimana yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG yang memprediksi musim kemarau di Provinsi Riau akan dimulai paling cepat pada Dasarian III Mei 2025. Sedangkan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni 2025 dimana potensi kekeringan dan penurunan curah hujan perlu menjadi perhatian bersama," ungkap Thomas. 

Thomas menerangkan bahwa hasil perhitungan luas areal karhutla oleh Kementerian Kehutanan periode 1 Januari - 22 April tahun 2025 seluas 3.207,54 ha, di mana areal gambut seluas 1.227,26 ha (48,26%) dan tanah mineral 1.980,28 Ha (61,74 %). Tiga wilayah provinsi dengan luas karhutla tertinggi berturut turut Riau (698,98 ha), Kalimantan Barat (494,20 ha), dan Aceh (296,11 ha).

"Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Pelalawan (639,57 ha), Bengkalis (48,29 ha), Kota Dumai (7,58 ha) dan Kepulauan Meranti (3,54 ha)," lanjut Thomas. 

Thomas mengatakan bahwa Provinsi Riau telah menetapkan status siaga melalui keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.292/III/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 1 April 2025 s.d. 30 November 2025 (244 hari). 

"Penetapan status siaga ini mempermudah dan mempercepat proses mobilisasi sumber daya penanganan karhutla di wilayah terdampak," jelas Thomas. 

Thomas menekankan pentingnya penguatan solusi permanen dalkarhutla khususnya melalui upaya pencegahan karhutla sebelum puncak musim kemarau. Pembelajaran selama 1 dekade ini memperkuat manajemen krisis karhutla di Indonesia dimana koordinasi kesiagaan dibangun lebih awal untuk pencegahan bencana. 

Kepala BNPB, Suharyanto,mengingatkan kepada Bupati/Walikota yang belum menetapkan status siaga karhutla agar segera menetapkan statusnya. Selain itu, diingatkan kembali kepada kementerian, pemprov dan pihak swasta terkait perannya untuk memberikan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya pencegahan karhutla. 

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Gubernur Riau dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenpolkam, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Forkopimda lingkup Provinsi Riau, serta mitra swasta. Pada forum diskusi, kepala daerah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dalam upaya pengendalian karhutla.